12 Kesalahan Dalam Pembuatan SKP di E Kinerja BKN

Menghindari 12 Kesalahan Umum dalam Pembuatan SKP di E-Kinerja BKN

Sistem Kepegawaian Pemerintah (SKP) E-Kinerja BKN adalah alat penting dalam menilai dan mengelola kinerja pegawai di sektor publik. Namun, seringkali terdapat kesalahan-kesalahan dalam pembuatan SKP yang dapat berdampak pada ketidakakuratan penilaian dan perencanaan pengembangan pegawai. Dalam artikel ini, kita akan membahas 12 kesalahan yang sering dilakukan oleh pegawai dalam pembuatan SKP di E-Kinerja BKN dan cara menghindarinya.

1. Redaksi RHK Diawali dengan Kata Kerja Operasional

Kesalahan pertama yang sering terjadi adalah penggunaan kata kerja operasional sebagai awalan dalam Redaksi Hasil Kinerja (RHK). Seharusnya, RHK diawali dengan redaksi hasil, bukan kata kerja operasional. Contoh kesalahan ini adalah menggunakan kata seperti "melakukan," "membuat," atau "mengikuti." Sebaiknya, pilih kata-kata yang lebih fokus pada hasil yang dicapai.

2. Indikator Kinerja RHK Dibuat Sendiri Tanpa Diskusi

Banyak pegawai membuat Indikator Kinerja RHK secara mandiri tanpa melibatkan pimpinan atau tanpa adanya diskusi kerja. Hal ini dapat mengakibatkan Indikator Kinerja yang tidak memuat kuantitas, kualitas, dan waktu dengan jelas. Sebaiknya, sertakan ekspektasi atau target yang telah dibahas bersama pimpinan untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan organisasi.

3. Intervensi Beda-Beda pada RHK Pimpinan dengan Jabatan Sama

Ketidaksesuaian dalam pengambilan data RHK pimpinan yang sama dapat merugikan pegawai. Misalnya, dua guru dengan jabatan yang sama memiliki RHK yang diintervensi secara berbeda. Seharusnya, dalam satu jabatan, pengambilan data RHK harus seragam agar penilaian menjadi lebih objektif dan adil.

4. Urutan RHK Pegawai Tidak Berurutan

Pembuatan RHK yang tidak berurutan, seperti melewatkan tahap perencanaan, pelaksanaan, atau evaluasi, dapat menghasilkan data yang tidak lengkap dan sulit dipahami. Pastikan agar setiap tahap RHK diisi secara berurutan untuk menciptakan gambaran kinerja yang komprehensif.

5. Tidak Memasukkan Redaksi Ekspektasi Pimpinan pada Perilaku Kerja

Redaksi Ekspektasi Pimpinan yang terkait dengan perilaku kerja seringkali diabaikan. Pegawai perlu memastikan bahwa SKP mereka mencakup tidak hanya hasil kinerja tetapi juga aspek perilaku yang diharapkan oleh pimpinan.

6. Realisasi Diisi dengan Rentang, Bukan Angka Pasti

Pengisian kolom realisasi dengan rentang persentase, misalnya 90-100%, sebaiknya dihindari. Isilah dengan angka pasti untuk memastikan kejelasan dan akurasi dalam menilai pencapaian kinerja.

7. Redaksi Indikator Tidak Jelas atau Tidak Sesuai dengan RHK

Pegawai sering membuat kesalahan dengan menyusun redaksi indikator yang tidak jelas atau tidak sesuai dengan RHK yang telah dibuat. Pastikan bahwa setiap indikator terkait erat dengan target yang telah ditetapkan dan dapat diukur dengan jelas.

8. SKP Sudah Dicetak sebelum Ada Penilaian Rekan Kerja atau Pimpinan

Cetak SKP sebelum ada penilaian dari rekan kerja atau pimpinan dapat menyebabkan ketidakakuratan data. Pastikan bahwa seluruh proses penilaian telah selesai dan tervalidasi sebelum mencetak SKP.

9. Tanggal Cetak SKP Tertulis Bulan Januari 2024 pada Tahun 2023

Kesalahan teknis seperti tanggal cetak yang tidak sesuai harus dihindari. Pastikan untuk menyetel tanggal cetak diawal tahun agar mencerminkan waktu yang tepat.

10. SKP Sudah Dicetak sebelum Ada Kurva di Form Hasil Evaluasi

Sebelum mencetak SKP, pastikan bahwa seluruh data, termasuk kurva dari hasil evaluasi, sudah lengkap. Kurva evaluasi penting untuk memberikan gambaran visual terhadap pencapaian kinerja.

11. Penilaian di Bawah Ekspektasi Tetapi Melampirkan Penilaian Triwulan Positif

Pegawai seringkali mencoba menyembunyikan penilaian di bawah ekspektasi dengan melampirkan penilaian triwulan yang positif. Sebaiknya, fokus pada peningkatan kinerja daripada mencari cara untuk menyembunyikan kekurangan.

12. Penilaian di Atas Ekspektasi tanpa Dasar yang Jelas

Mengeluarkan penilaian di atas ekspektasi tanpa dasar yang jelas dapat merugikan pegawai dan merugikan integritas sistem evaluasi. Pastikan bahwa penilaian tersebut didasarkan pada pencapaian dan prestasi yang sesuai dengan tupoksi dan peran pegawai.

Dengan menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, pegawai dapat memastikan bahwa SKP mereka mencerminkan kinerja sebenarnya dan dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan karir yang lebih baik. Pemahaman yang baik tentang proses SKP dan kerjasama dengan pimpinan dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan mendukung pertumbuhan profesional pegawai.

Berbagi :