30 Soal CAT PENAIS 2024 - Khusus Perundangan-undangan
Tidak sedikit peserta test yang kehilangan banyak point atau skor karena kurang tepat dalam memilih jawaban atau bahkan salah. bahan berikut ini sebaiknya sobat baca dan pahami terutama mengingat peraturan nomor berapa dan tahun berapa serta membahas apa, agar nantinya pada saat soal ini munculnya dalam variasi lain sobat masih bisa menjawab atau memilih jawaban dengan skor tertinggi.
30 Soal CAT PENAIS 2024 - Khusus Perundangan-undangan
Berikut
adalah 30 soal CAT PENAIS Tahun 2024 yang berfokus pada regulasi dan
perundang-undangan, dirancang dengan tingkat kesulitan tinggi, pilihan
jawaban yang mengecoh, serta pembahasan mendalam.
Soal 1
Stimulus:
Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2020 mengatur tentang standar kompetensi
penyuluh agama Islam. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh penyuluh
agama adalah kemampuan memahami regulasi terkait moderasi beragama.
Pertanyaan:
Apa yang dimaksud dengan moderasi beragama menurut Peraturan Menteri Agama No.
16 Tahun 2020?
- A. Penegakan agama
berdasarkan satu mazhab tertentu
- B. Mengutamakan toleransi
dengan meninggalkan keyakinan pribadi
- C. Sikap adil dalam memahami
dan mengamalkan agama dengan tidak ekstrem maupun liberal
- D. Melarang praktik
keagamaan yang tidak sesuai dengan ajaran mayoritas
- E. Menjadikan agama sebagai
dasar tunggal dalam penyelesaian konflik sosial
Jawaban:
C. Sikap adil dalam memahami dan mengamalkan agama dengan tidak ekstrem
maupun liberal
Pembahasan:
Peraturan ini menekankan bahwa moderasi beragama adalah sikap tengah, tidak
ekstrem (radikal) maupun liberal, dan menciptakan keharmonisan dalam
keberagaman. Pilihan A dan D terlalu eksklusif, sedangkan B dan E salah
interpretasi konsep moderasi.
Soal 2
Stimulus:
Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(KIP), ada beberapa kategori informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat,
termasuk yang berkaitan dengan pelayanan keagamaan.
Pertanyaan:
Informasi mana yang tidak wajib dibuka kepada masyarakat berdasarkan UU
KIP?
- A. Program penyuluhan agama
- B. Dana hibah untuk
pembangunan tempat ibadah
- C. Data pribadi jamaah
penerima bantuan zakat
- D. Jadwal pelaksanaan hari
besar keagamaan
- E. Kebijakan tentang
pendidikan keagamaan
Jawaban:
C. Data pribadi jamaah penerima bantuan zakat
Pembahasan:
Menurut UU KIP, data pribadi termasuk informasi yang dikecualikan dari
keterbukaan untuk melindungi privasi individu. Pilihan lain adalah informasi
publik yang harus disampaikan kepada masyarakat.
Soal 3
Stimulus:
Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan
Pesantren memberikan landasan hukum untuk mendukung pendidikan pesantren.
Pertanyaan:
Apa tujuan utama dari Perpres No. 82 Tahun 2021?
- A. Mengatur kurikulum
nasional pesantren
- B. Menjamin ketersediaan
dana operasional pesantren dari APBN dan APBD
- C. Melarang pesantren
menerima bantuan dari luar negeri
- D. Mengintegrasikan
pesantren dengan sekolah umum
- E. Menghapus ketergantungan
pesantren pada dana swasta
Jawaban:
B. Menjamin ketersediaan dana operasional pesantren dari APBN dan APBD
Pembahasan:
Perpres ini bertujuan memastikan bahwa pesantren memiliki akses terhadap dana
dari pemerintah untuk mendukung operasionalnya. Pilihan A, C, D, dan E tidak
sesuai dengan isi regulasi.
Soal 4
Stimulus:
UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS mengatur perlindungan jaminan sosial bagi
seluruh warga negara, termasuk para penyuluh agama.
Pertanyaan:
Apa kewajiban BPJS terhadap penyuluh agama honorer sesuai UU No. 24 Tahun 2011?
- A. Memberikan tunjangan
bulanan
- B. Menjamin akses kesehatan
melalui BPJS Kesehatan
- C. Memberikan pelatihan
kerja gratis
- D. Menyediakan fasilitas
tempat tinggal
- E. Mengatur pola kerja dan
waktu libur
Jawaban:
B. Menjamin akses kesehatan melalui BPJS Kesehatan
Pembahasan:
UU ini menegaskan bahwa seluruh tenaga kerja, termasuk honorer, berhak
mendapatkan akses kesehatan dari BPJS. Pilihan lain di luar cakupan UU
tersebut.
Soal 5
Stimulus:
Dalam Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim,
terdapat pedoman terkait pembentukan dan pengelolaan majelis taklim di
Indonesia.
Pertanyaan:
Apa persyaratan utama yang harus dipenuhi sebuah majelis taklim untuk
mendapatkan pengakuan resmi?
- A. Memiliki anggota tetap
minimal 100 orang
- B. Mendapatkan rekomendasi
dari ormas keagamaan
- C. Mendaftarkan diri ke
Kantor Kementerian Agama setempat
- D. Memiliki gedung khusus
untuk kegiatan
- E. Menyusun kurikulum
berbasis kitab kuning
Jawaban:
C. Mendaftarkan diri ke Kantor Kementerian Agama setempat
Pembahasan:
Permenag ini mensyaratkan bahwa majelis taklim harus terdaftar di Kemenag agar
diakui secara resmi dan mendapatkan pembinaan. Pilihan lainnya adalah tambahan
opsional atau tidak relevan.
Soal 6
Stimulus:
Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pelaku
usaha diwajibkan untuk mendaftarkan produk halal yang mereka produksi.
Pertanyaan:
Siapa yang bertanggung jawab memberikan sertifikasi halal sesuai dengan UU ini?
- A. Kementerian Agama
- B. Majelis Ulama Indonesia
(MUI)
- C. Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal (BPJPH)
- D. Pemerintah Daerah
- E. Kementerian Perindustrian
Jawaban:
C. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
Pembahasan:
UU ini menyebutkan bahwa BPJPH bertugas sebagai lembaga yang bertanggung jawab
atas proses sertifikasi halal, dengan melibatkan MUI untuk penetapan fatwa.
Soal 7
Stimulus:
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaan mengatur kewajiban penyelenggaraan pendidikan agama di setiap jenjang
pendidikan formal.
Pertanyaan:
Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2007, apa yang dimaksud dengan pendidikan
keagamaan?
- A. Pendidikan agama yang
diselenggarakan di sekolah formal
- B. Pendidikan berbasis
nilai-nilai agama untuk semua agama di Indonesia
- C. Pendidikan yang
diselenggarakan oleh lembaga keagamaan seperti pesantren, gereja, atau
vihara
- D. Pendidikan agama dengan
kurikulum nasional berbasis kitab suci tertentu
- E. Pendidikan agama yang
diajarkan oleh guru agama bersertifikat khusus
Jawaban:
C. Pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga keagamaan seperti pesantren,
gereja, atau vihara
Pembahasan:
Pendidikan keagamaan dalam PP No. 55 Tahun 2007 mencakup pendidikan yang
diselenggarakan oleh lembaga keagamaan dengan tujuan memperdalam ajaran agama.
Pilihan lain seperti A dan B merujuk pada pendidikan agama secara umum,
sedangkan D dan E lebih sempit cakupannya.
Soal 8
Stimulus:
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur fungsi
pendidikan dalam membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila.
Pertanyaan:
Apa implikasi utama UU No. 20 Tahun 2003 terhadap penyelenggaraan pendidikan
agama di Indonesia?
- A. Pendidikan agama
diwajibkan di seluruh jenjang pendidikan formal
- B. Pendidikan agama hanya
diberikan di sekolah berbasis agama
- C. Pendidikan agama
diberikan hanya jika mayoritas siswa di sekolah menganut agama yang sama
- D. Pendidikan agama menjadi
pilihan bebas bagi setiap siswa
- E. Pendidikan agama harus
mencakup semua agama yang diakui pemerintah
Jawaban:
A. Pendidikan agama diwajibkan di seluruh jenjang pendidikan formal
Pembahasan:
UU ini menegaskan bahwa pendidikan agama wajib diberikan di semua jenjang pendidikan
formal sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa. Pilihan lain seperti B
dan D tidak sesuai dengan isi undang-undang.
Soal 9
Stimulus:
Dalam Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019, terdapat panduan terkait
mekanisme pendaftaran majelis taklim agar terdaftar secara resmi.
Pertanyaan:
Apa manfaat utama bagi majelis taklim yang telah terdaftar di Kementerian
Agama?
- A. Bebas dari pajak
penghasilan
- B. Mendapat subsidi
operasional tahunan
- C. Memiliki legalitas untuk
mendapatkan pembinaan dan bantuan pemerintah
- D. Mendapat sertifikasi
pengajar dari Kemenag
- E. Berhak menolak pengawasan
dari pihak luar
Jawaban:
C. Memiliki legalitas untuk mendapatkan pembinaan dan bantuan pemerintah
Pembahasan:
Majelis taklim yang terdaftar mendapatkan pembinaan, bantuan, dan akses kepada
program pemerintah. Pilihan A, B, dan D tidak termasuk manfaat utama, sedangkan
E bertentangan dengan prinsip transparansi.
Soal 10
Stimulus:
PP No. 66 Tahun 2022 mengatur tentang pendanaan dan pelaporan zakat, infak, dan
sedekah (ZIS) di Indonesia, termasuk pelibatan lembaga zakat resmi.
Pertanyaan:
Apa kewajiban utama lembaga zakat resmi menurut PP No. 66 Tahun 2022?
- A. Mengalokasikan dana zakat
untuk keperluan non-agama
- B. Menggunakan dana zakat
untuk investasi jangka panjang
- C. Melaporkan pengelolaan
dana zakat secara transparan setiap tiga bulan
- D. Mengurangi penyaluran
zakat untuk kelompok miskin dan menggantinya dengan beasiswa
- E. Membatasi penerimaan
zakat hanya dari kalangan tertentu
Jawaban:
C. Melaporkan pengelolaan dana zakat secara transparan setiap tiga bulan
Pembahasan:
PP No. 66 Tahun 2022 mewajibkan lembaga zakat melaporkan pengelolaan dana
secara transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Pilihan lain tidak
sesuai dengan tujuan regulasi.
Soal 11
Stimulus:
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur batas usia minimal perkawinan
di Indonesia, yang kemudian diperbarui melalui UU No. 16 Tahun 2019.
Pertanyaan:
Berapa batas usia minimal untuk menikah setelah revisi UU No. 16 Tahun 2019?
- A. 15 tahun untuk perempuan
dan 17 tahun untuk laki-laki
- B. 18 tahun untuk laki-laki
dan perempuan
- C. 21 tahun untuk laki-laki
dan 18 tahun untuk perempuan
- D. 17 tahun untuk laki-laki
dan 15 tahun untuk perempuan
- E. Tidak ada batas usia jika
mendapat dispensasi dari pengadilan
Jawaban:
B. 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan
Pembahasan:
Revisi UU ini menyamakan batas usia menikah menjadi 18 tahun untuk laki-laki
dan perempuan guna melindungi hak anak dan mengurangi angka pernikahan dini.
Pilihan A, C, dan D adalah batasan yang berlaku sebelum revisi.
Soal 12
Stimulus:
Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Ekstremisme memberikan panduan bagi pemerintah dan masyarakat dalam menangkal
ekstremisme.
Pertanyaan:
Apa langkah strategis yang dianjurkan Perpres No. 7 Tahun 2021 dalam mencegah
ekstremisme?
- A. Melarang ceramah agama di
tempat umum
- B. Menyediakan platform
media sosial yang netral untuk semua pihak
- C. Meningkatkan literasi
agama berbasis moderasi melalui penyuluh agama
- D. Melarang pendidikan agama
di sekolah umum
- E. Mengawasi semua kegiatan
keagamaan dengan ketat
Jawaban:
C. Meningkatkan literasi agama berbasis moderasi melalui penyuluh agama
Pembahasan:
Perpres ini mendorong peningkatan literasi berbasis moderasi beragama sebagai
langkah strategis untuk mencegah ekstremisme. Pilihan A, D, dan E bertentangan
dengan pendekatan moderasi, sementara B tidak sesuai konteks Perpres.
Soal 13
Stimulus:
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diperbarui dengan UU No.
35 Tahun 2014, mengatur tentang hak-hak anak yang harus dilindungi oleh negara
dan masyarakat.
Pertanyaan:
Dalam konteks perlindungan anak, apa tanggung jawab utama masyarakat sesuai UU
Perlindungan Anak?
- A. Mengawasi anak-anak di
lingkungannya setiap saat
- B. Melaporkan kasus
pelanggaran hak anak kepada pihak berwenang
- C. Menyediakan pendidikan
dasar gratis untuk semua anak
- D. Membatasi akses anak pada
media digital sepenuhnya
- E. Mengadopsi anak-anak yang
kurang mampu secara ekonomi
Jawaban:
B. Melaporkan kasus pelanggaran hak anak kepada pihak berwenang
Pembahasan:
Masyarakat memiliki kewajiban untuk melaporkan pelanggaran hak anak sesuai
dengan UU Perlindungan Anak. Pilihan A dan D terlalu spesifik dan tidak menjadi
kewajiban utama masyarakat, sementara C dan E adalah tanggung jawab pemerintah
atau individu tertentu.
Soal 14
Stimulus:
Permasalahan judi online semakin meresahkan masyarakat, terutama anak muda.
Pemerintah melalui Kominfo berupaya memblokir situs-situs judi online yang
terus bermunculan.
Pertanyaan:
Apa langkah preventif yang dapat diambil penyuluh agama untuk mencegah anak
muda terlibat dalam judi online?
- A. Mengajarkan doa-doa untuk
melawan godaan judi
- B. Mengedukasi dampak
negatif judi online melalui ceramah berbasis data dan fakta
- C. Melaporkan anak muda yang
bermain judi online ke pihak berwenang
- D. Memberikan alternatif
hiburan dengan memperkenalkan game daring berbasis edukasi
- E. Meminta pemerintah untuk
menyediakan akses internet yang lebih terbatas
Jawaban:
B. Mengedukasi dampak negatif judi online melalui ceramah berbasis data dan
fakta
Pembahasan:
Langkah edukasi berbasis data adalah cara preventif yang efektif dan sesuai
peran penyuluh agama. Pilihan A kurang substansial, C tidak menyelesaikan
masalah akar, dan D serta E terlalu general dan tidak menjadi tanggung jawab
langsung penyuluh.
Soal 15
Stimulus:
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mencakup
aturan tentang penyebaran berita palsu (hoaks) dan ujaran kebencian.
Pertanyaan:
Apa langkah yang dapat diambil penyuluh agama untuk mencegah penyebaran hoaks
di masyarakat?
- A. Mendorong masyarakat
untuk tidak menggunakan media sosial sama sekali
- B. Memberikan pelatihan
literasi digital berbasis nilai agama
- C. Melaporkan semua hoaks ke
pihak kepolisian tanpa terkecuali
- D. Meminta penghapusan media
sosial yang paling banyak digunakan untuk menyebar hoaks
- E. Mengimbau masyarakat
untuk menyebarkan informasi tanpa verifikasi
Jawaban:
B. Memberikan pelatihan literasi digital berbasis nilai agama
Pembahasan:
Literasi digital adalah langkah preventif penting yang dapat dilakukan penyuluh
agama untuk mengedukasi masyarakat. Pilihan A dan D tidak praktis, sedangkan E
malah bertentangan dengan upaya pencegahan hoaks.
Soal 16
Stimulus:
Radikalisme di kalangan remaja sering dipicu oleh akses informasi yang tidak
seimbang dan kurangnya literasi agama moderat.
Pertanyaan:
Apa peran strategis penyuluh agama dalam menangkal radikalisme di kalangan
remaja?
- A. Memberikan materi agama
yang menekankan pentingnya ketaatan mutlak pada satu kelompok agama
- B. Mengadakan diskusi
terbuka tentang perbedaan pendapat dalam Islam
- C. Melarang remaja mengikuti
organisasi keagamaan apa pun
- D. Mendorong remaja untuk
bergabung dengan organisasi yang bersifat eksklusif
- E. Mengawasi aktivitas
remaja di media sosial tanpa sepengetahuan mereka
Jawaban:
B. Mengadakan diskusi terbuka tentang perbedaan pendapat dalam Islam
Pembahasan:
Diskusi terbuka adalah cara efektif untuk meningkatkan pemahaman agama yang
moderat dan menanamkan toleransi. Pilihan A, C, D, dan E bertentangan dengan
pendekatan moderasi dan berisiko meningkatkan radikalisme.
Soal 17
Stimulus:
Angka pernikahan dini di beberapa daerah masih tinggi, meskipun pemerintah
telah meningkatkan batas usia minimal menikah melalui UU No. 16 Tahun 2019.
Pertanyaan:
Apa langkah yang dapat diambil penyuluh agama untuk menekan angka pernikahan
dini di masyarakat?
- A. Mendorong keluarga untuk
tidak menikah sampai usia 25 tahun
- B. Memberikan penyuluhan
tentang dampak negatif pernikahan dini dari sudut pandang agama dan
kesehatan
- C. Mengajarkan teknik
pengendalian emosi kepada calon pasangan muda
- D. Mengawasi semua keputusan
keluarga terkait pernikahan anak mereka
- E. Memberikan dispensasi
kepada anak yang ingin menikah dini jika alasannya sesuai adat
Jawaban:
B. Memberikan penyuluhan tentang dampak negatif pernikahan dini dari sudut
pandang agama dan kesehatan
Pembahasan:
Langkah edukasi melalui penyuluhan adalah peran utama penyuluh agama. Pilihan
lain seperti A terlalu kaku, sementara E bertentangan dengan prinsip
undang-undang yang ada.
Soal 18
Stimulus:
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mencakup aturan tentang
perlindungan tenaga kerja, termasuk hak tenaga kerja perempuan.
Pertanyaan:
Apa hak yang harus dijamin bagi tenaga kerja perempuan sesuai UU
Ketenagakerjaan?
- A. Cuti selama satu tahun
penuh tanpa syarat
- B. Perlindungan dari
diskriminasi dan pelecehan di tempat kerja
- C. Gaji lebih tinggi dari
pekerja laki-laki di posisi yang sama
- D. Bebas memilih waktu kerja
tanpa mengikuti jadwal kantor
- E. Tidak diizinkan bekerja
malam demi keselamatan
Jawaban:
B. Perlindungan dari diskriminasi dan pelecehan di tempat kerja
Pembahasan:
UU No. 13 Tahun 2003 menegaskan perlunya perlindungan tenaga kerja perempuan
dari diskriminasi dan pelecehan. Pilihan lain seperti A, C, dan D tidak
realistis atau bertentangan dengan undang-undang.
Soal 19
Stimulus:
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun
2019 menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan
sebagai upaya menekan pernikahan dini dan meningkatkan kualitas hidup keluarga.
Pertanyaan:
Apa langkah terbaik penyuluh agama dalam mengedukasi masyarakat terkait batas
usia minimal perkawinan?
- A. Menyampaikan dalam
ceramah bahwa batas usia minimal adalah aturan adat, bukan hukum agama
- B. Mengedukasi masyarakat
tentang manfaat penundaan usia pernikahan bagi kesehatan dan pendidikan
- C. Mendorong masyarakat
untuk mengabaikan batas usia minimal jika ada dispensasi dari pengadilan
- D. Menekankan bahwa batas
usia minimal hanya berlaku bagi perempuan, bukan laki-laki
- E. Memberikan alternatif ritual
adat bagi pasangan yang menikah di bawah umur
Jawaban:
B. Mengedukasi masyarakat tentang manfaat penundaan usia pernikahan bagi
kesehatan dan pendidikan
Pembahasan:
Mengedukasi masyarakat dengan pendekatan kesehatan dan pendidikan adalah cara
yang efektif untuk meningkatkan kesadaran. Pilihan A, C, dan D menyesatkan,
sedangkan E tidak relevan dengan upaya penegakan hukum.
Soal 20
Stimulus:
Radikalisme yang berkembang di kalangan pelajar sering kali dipicu oleh paparan
informasi yang tidak terverifikasi, terutama melalui media sosial.
Pertanyaan:
Apa strategi komunikasi yang efektif bagi penyuluh agama untuk menangkal
penyebaran radikalisme di sekolah?
- A. Melarang siswa
menggunakan media sosial untuk topik keagamaan
- B. Mengadakan pelatihan
literasi media dengan fokus pada penyaringan informasi berbasis nilai
agama moderat
- C. Memperbanyak doktrin
agama yang bersifat keras untuk melawan radikalisme
- D. Meminta sekolah untuk
menutup akses internet di lingkungan sekolah
- E. Melaporkan semua siswa
yang terindikasi radikal kepada pihak keamanan
Jawaban:
B. Mengadakan pelatihan literasi media dengan fokus pada penyaringan
informasi berbasis nilai agama moderat
Pembahasan:
Literasi media membantu pelajar memahami dan menyaring informasi yang diterima,
sehingga mencegah penyebaran paham radikal. Pilihan A, C, D, dan E tidak sesuai
dengan prinsip moderasi dan cenderung kontraproduktif.
Soal 21
Stimulus:
UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menekankan peran pemuda dalam
pembangunan, termasuk pemberdayaan melalui pendidikan dan pelatihan.
Pertanyaan:
Apa langkah yang dapat diambil penyuluh agama untuk mendorong pemuda mengambil
peran aktif dalam pembangunan?
- A. Mengarahkan pemuda untuk
fokus pada kegiatan keagamaan saja
- B. Memberikan motivasi
kepada pemuda untuk menghindari aktivitas politik
- C. Menyediakan pelatihan
soft skill berbasis nilai agama yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja
- D. Mengusulkan pemuda untuk
memprioritaskan bekerja di luar negeri demi pengalaman
- E. Menekankan bahwa pemuda
tidak perlu aktif di masyarakat jika sudah bekerja
Jawaban:
C. Menyediakan pelatihan soft skill berbasis nilai agama yang relevan dengan
kebutuhan pasar kerja
Pembahasan:
Pemberdayaan pemuda melalui pelatihan keterampilan yang relevan dengan pasar
kerja sesuai dengan UU Kepemudaan. Pilihan A, B, D, dan E membatasi potensi
pemuda dan tidak sejalan dengan prinsip pemberdayaan.
Soal 22
Stimulus:
Tingginya penggunaan media sosial di kalangan remaja menimbulkan tantangan
baru, seperti cyberbullying, penyebaran hoaks, dan kecanduan media.
Pertanyaan:
Apa materi yang paling relevan disampaikan oleh penyuluh agama untuk membantu
remaja mengelola penggunaan media sosial secara sehat?
- A. Bahaya teknologi terhadap
nilai-nilai keagamaan
- B. Panduan menghapus akun
media sosial yang dianggap merugikan
- C. Etika bermedia sosial
sesuai ajaran agama dan nilai moral
- D. Pentingnya menjauhkan
diri sepenuhnya dari media sosial
- E. Panduan teknis memblokir
akun-akun yang tidak disukai
Jawaban:
C. Etika bermedia sosial sesuai ajaran agama dan nilai moral
Pembahasan:
Mengajarkan etika bermedia sosial membantu remaja menggunakan teknologi dengan
bijak sesuai nilai agama. Pilihan A, D, dan E terlalu ekstrem, sedangkan B
tidak memberikan edukasi yang solutif.
Soal 23
Stimulus:
Peningkatan angka perceraian di beberapa daerah menunjukkan adanya
ketidakmampuan pasangan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.
Pertanyaan:
Apa peran utama penyuluh agama dalam membantu pasangan mengatasi konflik rumah
tangga?
- A. Menjadi mediator dalam
setiap konflik rumah tangga
- B. Memberikan penyuluhan
tentang pentingnya komunikasi yang sehat dalam keluarga
- C. Mengarahkan pasangan
untuk mencari solusi melalui pengadilan agama
- D. Menyalahkan salah satu
pihak yang dianggap penyebab konflik
- E. Menekankan bahwa
perceraian adalah solusi terbaik jika konflik tidak selesai
Jawaban:
B. Memberikan penyuluhan tentang pentingnya komunikasi yang sehat dalam
keluarga
Pembahasan:
Penyuluh agama dapat membantu pasangan membangun komunikasi yang sehat sebagai
langkah pencegahan konflik. Pilihan A dan C bukan langkah awal yang ideal,
sementara D dan E tidak mendukung upaya rekonsiliasi.
Soal 24
Stimulus:
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait Ibu Kota Nusantara (IKN)
sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi.
Pertanyaan:
Bagaimana penyuluh agama dapat berkontribusi dalam mendukung kebijakan IKN?
- A. Menyampaikan ceramah yang
mendorong masyarakat untuk pindah ke IKN
- B. Mengedukasi masyarakat
tentang pentingnya toleransi antar budaya di lingkungan IKN
- C. Mendorong masyarakat
untuk memprotes dampak lingkungan dari pembangunan IKN
- D. Mengkampanyekan
nilai-nilai agama yang eksklusif untuk masyarakat tertentu
- E. Memastikan bahwa hanya
komunitas tertentu yang dapat tinggal di IKN
Jawaban:
B. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi antar budaya di
lingkungan IKN
Pembahasan:
Toleransi antar budaya adalah kunci integrasi sosial di IKN yang multietnis.
Pilihan A terlalu umum, sedangkan C, D, dan E bertentangan dengan nilai
keberagaman.
Soal 25
Stimulus:
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang
telah diubah melalui UU No. 19 Tahun 2016, mengatur berbagai aspek penggunaan
teknologi, termasuk larangan penyebaran ujaran kebencian. Pelanggaran dapat
dikenai sanksi pidana yang berat.
Pertanyaan:
Apa langkah bijak yang dapat diambil oleh penyuluh agama untuk menangkal
penyebaran ujaran kebencian di media sosial?
- A. Mengabaikan komentar
negatif di media sosial untuk menghindari konflik
- B. Mengedukasi masyarakat
tentang hukum ITE dan nilai-nilai Islam yang melarang ghibah dan fitnah
- C. Menyebarkan informasi
serupa agar masyarakat mengetahui realitas sebenarnya
- D. Menginstruksikan
masyarakat untuk melaporkan semua konten yang dianggap mengganggu ke
polisi
- E. Mendorong masyarakat
untuk memblokir media sosial sebagai solusi jangka panjang
Jawaban:
B. Mengedukasi masyarakat tentang hukum ITE dan nilai-nilai Islam yang
melarang ghibah dan fitnah
Pembahasan:
Edukasi tentang nilai agama dan hukum adalah cara yang preventif dan edukatif
untuk menangkal ujaran kebencian. Pilihan A cenderung pasif, C dapat
memperburuk situasi, D terlalu represif tanpa mendidik masyarakat, dan E tidak
realistis.
Soal 26
Stimulus:
Maraknya judi online telah menjadi ancaman sosial yang berdampak buruk pada
masyarakat, terutama generasi muda. Judi online sering kali melibatkan promosi
melalui platform digital dan menjerat korbannya dengan iming-iming keuntungan
cepat.
Pertanyaan:
Bagaimana cara penyuluh agama memberikan penyuluhan yang efektif terkait bahaya
judi online?
- A. Mengutip ayat-ayat yang
mengharamkan perjudian tanpa memberikan penjelasan tambahan
- B. Menunjukkan kasus-kasus
masyarakat yang bangkrut akibat judi online sebagai contoh konkret
- C. Menyampaikan bahwa judi
online dapat diterima jika digunakan secara bijak
- D. Menekankan bahwa dosa
judi hanya berlaku untuk orang yang kalah
- E. Menghindari pembahasan
tentang judi online untuk menghindari pro-kontra
Jawaban:
B. Menunjukkan kasus-kasus masyarakat yang bangkrut akibat judi online
sebagai contoh konkret
Pembahasan:
Contoh nyata memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang dampak buruk judi
online, sekaligus memperkuat pesan agama. Pilihan A terlalu kaku, C dan D salah
secara syar'i, sementara E menghindari permasalahan nyata.
Soal 27
Stimulus:
Ujaran kebencian yang menyasar kelompok tertentu sering kali memanfaatkan
perbedaan agama, suku, atau pandangan politik, sehingga merusak persatuan
bangsa. UU ITE memberikan landasan hukum untuk menangani pelanggaran tersebut.
Pertanyaan:
Apa langkah utama penyuluh agama dalam menangani dampak ujaran kebencian di
masyarakat?
- A. Mendorong masyarakat
untuk tidak peduli dengan ujaran kebencian
- B. Menanamkan pemahaman
tentang ajaran agama yang menekankan persaudaraan dan toleransi
- C. Membahas dan
mendiskusikan ujaran kebencian untuk menilai kebenarannya
- D. Mengusulkan penerapan
hukum adat bagi pelaku ujaran kebencian
- E. Meminta masyarakat tidak
melaporkan ujaran kebencian demi menghindari konflik baru
Jawaban:
B. Menanamkan pemahaman tentang ajaran agama yang menekankan persaudaraan
dan toleransi
Pembahasan:
Penyuluhan berbasis nilai agama yang menekankan toleransi efektif untuk meredam
dampak ujaran kebencian. Pilihan A dan E terlalu pasif, C malah memperkeruh
situasi, sementara D tidak sesuai dengan hukum positif.
Soal 28
Stimulus:
Moderasi beragama mengedepankan pendekatan adil, berimbang, dan anti kekerasan
dalam menghadapi perbedaan. Namun, radikalisme sering kali memanfaatkan narasi
agama untuk menarik simpati remaja.
Pertanyaan:
Bagaimana strategi komunikasi yang tepat untuk mengajarkan moderasi beragama di
kalangan remaja?
- A. Menghindari pembahasan
topik keagamaan yang sensitif untuk menghindari perdebatan
- B. Menggunakan media sosial
sebagai platform edukasi dengan konten kreatif yang relevan
- C. Memperbanyak ceramah
agama tentang ancaman neraka bagi yang tidak moderat
- D. Meningkatkan pengawasan
terhadap aktivitas remaja di tempat ibadah
- E. Mengajarkan remaja untuk
tidak berdiskusi dengan kelompok yang berbeda pandangan
Jawaban:
B. Menggunakan media sosial sebagai platform edukasi dengan konten kreatif
yang relevan
Pembahasan:
Media sosial adalah sarana efektif untuk menjangkau remaja, dengan konten
kreatif yang mengajarkan moderasi secara menarik. Pilihan A menghindari solusi,
C berpotensi menciptakan ketakutan, D cenderung represif, dan E menghambat
dialog antar kelompok.
Soal 29
Stimulus:
UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi melarang segala bentuk produksi,
distribusi, dan konsumsi konten pornografi, tetapi akses terhadap konten
tersebut masih menjadi tantangan besar di era digital.
Pertanyaan:
Bagaimana penyuluh agama dapat membantu masyarakat, khususnya remaja, memahami
bahaya konten pornografi?
- A. Melakukan pendekatan
dengan memberikan larangan tegas tanpa penjelasan
- B. Memberikan edukasi
tentang bahaya pornografi bagi kesehatan mental dan spiritual
- C. Menggunakan pendekatan
keras seperti ancaman hukuman neraka kepada pelaku
- D. Menekankan bahwa menonton
konten pornografi tidak masalah selama tidak menyebarkannya
- E. Mengusulkan agar remaja
dilarang total menggunakan perangkat digital
Jawaban:
B. Memberikan edukasi tentang bahaya pornografi bagi kesehatan mental dan
spiritual
Pembahasan:
Pendekatan edukasi yang mencakup aspek kesehatan dan agama efektif untuk
menanamkan kesadaran. Pilihan A dan C terlalu kaku, D salah secara hukum dan
agama, sementara E tidak realistis.
Soal 30
Stimulus:
Pemanfaatan teknologi informasi telah membantu penyebaran informasi keagamaan
secara luas. Namun, berita hoaks dan konten radikal juga menyebar dengan cepat
melalui platform yang sama.
Pertanyaan:
Apa langkah bijak penyuluh agama dalam memanfaatkan teknologi untuk penyebaran
nilai moderasi?
- A. Membatasi penggunaan
teknologi untuk topik tertentu saja
- B. Menggunakan platform
digital untuk menyebarkan konten moderasi secara konsisten dan faktual
- C. Membiarkan masyarakat
menggunakan teknologi tanpa arahan agar tidak terlalu mengatur
- D. Menekankan bahwa
teknologi adalah ancaman terhadap ajaran agama
- E. Mengandalkan pemerintah
untuk menangani penyebaran konten radikal
Jawaban:
B. Menggunakan platform digital untuk menyebarkan konten moderasi secara
konsisten dan faktual
Pembahasan:
Penyebaran nilai moderasi melalui teknologi memungkinkan jangkauan luas dan
relevansi dengan masyarakat kekinian. Pilihan A dan C kurang proaktif, D tidak
mendukung inovasi, dan E menyerahkan tanggung jawab kepada pihak lain.
Semoga bahan ini menambah wawasan sobat tentang regulasi, kebijakan dan perundangan-undangan yang terkait dengan tupoksi penyuluh agama. selamat berjuang.
Alhamdulillah smg berkah dan manfaat Aamiin
BalasHapusSemoga berkah ilmunya..
BalasHapusJAZAKUMULLAH
BalasHapusmohon dikoreksi soal no 11, minimal usia perkawinan menurut UU yg baru adalah 19 tahun bukan 18
BalasHapusterima kasih , minimal 19 tahun
HapusDalam regulasi /uu nomor 16 th 2019 terkait usia pernikahan lk dan perempuan 19 th tapi dalam soal" ini 18 th,mohon penjelasannya ,, syukran
BalasHapusterima kasih, minimal 19 tahun
Hapus